Keanggotaan

Jenis-jenis Keanggotaan

AKP2I memiliki empat jenis keanggotaan dengan peran dan kualifikasi yang berbeda:

Anggota Utama:

Konsultan pajak yang memiliki izin praktik yang masih berlaku, diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Izin praktik menunjukkan bahwa konsultan pajak tersebut kompeten memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Memiliki hak suara dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.

 

Anggota Madya:

Perseorangan yang tidak memiliki izin praktik konsultan pajak, tetapi memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang perpajakan.

Kriteria meliputi:

  1. Memiliki sertifikat penyetaraan atau sertifikat USKP.
  2. Pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau instansi perpajakan lainnya (pensiunan atau berhenti dengan hormat).
  3. Lulusan pendidikan di bidang perpajakan.
  4. Memiliki sertifikat/ijazah kursus/brevet perpajakan.
  5. Pernah memiliki izin praktik konsultan pajak.
  6. Memiliki izin kuasa hukum Pengadilan Pajak.
  7. Berprofesi sebagai pengacara (advokat).
  8. Memiliki hak suara dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.

 

Anggota Pratama:

Perseorangan yang tidak memenuhi kriteria Anggota Utama atau Madya, tetapi memiliki keterkaitan dengan bidang perpajakan.

Kriteria meliputi:

  1. Tenaga kerja (pegawai) di bidang perpajakan di perusahaan.
  2. Pernah bekerja di bidang perpajakan.
  3. Mahasiswa jurusan perpajakan, akuntansi, atau jurusan terkait lainnya.

 

Anggota Kehormatan:

  1. Perseorangan yang telah memberikan kontribusi atau berjasa besar di bidang perpajakan.
  2. Diangkat berdasarkan keputusan Pengurus Pusat AKP2I.
  3. Tidak memiliki hak suara dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.

 

Hak dan Kewajiban Anggota

 

Hak Anggota:

  1. Partisipasi Aktif: Mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh AKP2I, seperti seminar, pelatihan, dan diskusi.
  2. Akses Informasi: Mendapatkan informasi terkini mengenai perpajakan dan isu-isu terkait.
  3. Suara dalam Organisasi: Anggota Utama dan Madya memiliki hak suara dalam Kongres/Kongres Luar Biasa, memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
  4. Bantuan Hukum: Mendapatkan bantuan dan advokasi hukum dari AKP2I dalam menghadapi masalah hukum terkait praktik perpajakan.
  5. Pengembangan Profesional: Mengikuti program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang perpajakan.

 

Kewajiban Anggota:

  1. Menjaga Nama Baik: Menjaga nama baik dan reputasi profesi konsultan pajak serta AKP2I.
  2. Kepatuhan terhadap Aturan: Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, dan semua peraturan organisasi.
  3. Kontribusi Finansial: Membayar iuran keanggotaan dan kewajiban finansial lainnya yang ditetapkan oleh organisasi.
  4. Loyalitas: Tidak menjadi anggota organisasi profesi konsultan pajak lain di Indonesia.