Pemerintah Indonesia terus giat melanjutkan pembangunan di berbagai sektor demi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Dalam rangka pembangunan tersebut diperlukan dana yang tidak kecil, baik untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal maupun pembayaran bunga utang. Sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional tersebut diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sumber dari dalam negeri berupa pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP, maupun sumber dari luar negeri berupa hibah.

Sebagai salah satu sumber dana pembangunan yang memiliki kontribusi signifikan untuk membiayai pembangunan nasional adalah berasal dari sektor pajak, yaitu seperti terlihat pada APBN tahun 2016 sebesar 75% dari total penerimaan Negara. Peran sumber dana dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional ini juga terlihat dari rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2010 sd 2016 sebesar 13,5%

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun kedepan, rencana penerimaan Negara dikembangkan secara realistis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajakan yang komprehensif. Pemerintah juga terus menggali potensi pajak dengan memperhatikan kondisi ekonomi pada umumnya, serta kenyamanan iklim investasi dalam negeri. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang” Oleh karena itu, dalam menggali potensi pajak dan mengelola pajak, Pemerintah senantiasa melakukannya dengan melakukan penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan yang lebih baik yang berlandaskan pada konstitusi tersebut.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kebijakan dan administrasi perpajakan ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 Tanggal 9 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak. Terbitnya PMK No. 111/PMK.03/2014 menjadi tonggak peran serta konsultan pajak Indonesia agar menjadi lebih baik dan efektif, serta sebagai landasan bagi terbitnya penetapan terhadap AKP21 sebagai asosiasi konsultan pajak yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana tertuang dari Surat Keterangan Terdaftar No. SKT-02/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015.

Selaku Ketua Umum dan atas nama seluruh anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP21), menyatakan tekad yang kuat untuk membantu Pemerintah dalam pengelolaan perpajakan yang lebih baik, akuntabel, dan efektif menopang pembiayaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ttd

Drs. Suherman Saleh, Ak, M.Sc, CA