Jakarta - Pada Hari Senin lalu (22/12), Kepala Departemen Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 276 triliun di perbankan dinilai belum cukup kuat untuk mendorong penurunan signifkan suku bunga kredit. Hal ini sejalan dengan survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai bahwa 43,05 persen pelaku usaha menyebut tingkat suku bunga kredit perbankan terlalu tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa pada dasarnya, terdapat 3 tantangan dalam meningkatkan akses modal dan demand terhadap kredit. Pertama, adalah faktor high cost of capital. 

“Suku bunga di Indonesia relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan negara ASEAN, maupun Asia lainnya. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Dan secara kompetitif, masih kalah dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan tepat momentum,” ungkapnya dalam keterangan tertulis diterima akp2i.or.id pada Kamis (25/12).

Tantangan kedua adalah pelemahan daya beli masyarakat. Menurutnya, sinyal daya beli sudah mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih. Indikator penurunan daya beli ini sesuai dengan data tabungan rumah tangga yang secara umum mengalami penurunan, kecuali untuk kelas atas. 

“Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sudah membaik, tapi belum setinggi awal 2025 yang mencapai level 127. Bulan November 2025 sudah menyentuh level 124, rebound sejak Bulan September dan Oktober. Indikator IKK yang terus membaik menjadi sinyal positif tentang daya beli masyarakat,” tambahnya. 

Tantangan ketiga, adalah kualitas layanan keuangan. Daya saing dari efisiensi layanan keuangan di Indonesia masih menempati urutan terendah setelah Singapura, Vietnam dan Filipinan di regional ASEAN. 

“Menurut survey business ready oleh World Bank perbankan di Indonesia mempunyai nilai 60 dari skala 100. Digitalisasi dan deregulasi diyakini bisa mendorong efisiensi operasional layanan keuangan,” ujar Ajib.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan bahwa untuk perbaikan ke depan, dunia usaha mendorong agar stimulus yang holistik harus didesain untuk menyelesaikan masalah struktural penurunan daya beli dan high cost of doing business. Stimulus dan insentif harus menjawab 2  hal yaitu dari sisi demand dan sisi supply.

“Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat perlu diefisienkan. Hal ini meliputi: biaya transportasi, biaya hunian, konsumsi harian, cicilan, pendidikan, kesehatan dan skill. Dari sisi supply, tingginya biaya produksi dan berusaha harus ditekan. Hal ini meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pinjaman, energi, logistik, barang modal dan teknologi,” terangnya. 

Tidak hanya itu saja, Ajib juga mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter dan regulasi pendukung, agar bisa menjadi pendorong daya ungkit kredit yang sehat, affordable buat dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. 

“Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Ajib.