Kanwil DJP Jakarta Timur Bekerja Sama dengan AKP2I untuk Membantu Konsultan Pajak dalam Pemadanan Data NIK

Bagikan :

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah dalam mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Komitmen ini ditegaskan dalam sebuah acara sosialisasi virtual yang diselenggarakan pada hari Jumat, 3 Februari, di mana Ketua Umum AKP2I, Suherman Saleh, mengungkapkan kesiapan asosiasi untuk menyukseskan implementasi kebijakan ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para konsultan pajak dan publik mengenai proses transisi dari NPWP ke NIK. Acara ini dihadiri oleh 170 anggota AKP2I dari berbagai penjuru Indonesia, menunjukkan tingginya minat dan antusiasme para profesional perpajakan untuk memahami dan mendukung kebijakan baru ini.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Muhammad Ismiransyah M. Zain, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang erat antara DJP dan AKP2I selama ini. Beliau berharap AKP2I, sebagai mitra strategis DJP, dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, terutama dalam konteks perubahan signifikan ini.

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh Kanwil DJP Jakarta Timur mencakup berbagai aspek teknis terkait pemadanan data NIK dengan NPWP. Misalnya, bagaimana individu dapat memeriksa status pemadanan NIK mereka, langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi ketidaksesuaian data, serta dampak kebijakan ini terhadap pelaporan pajak dan administrasi perpajakan lainnya. Sesi tanya jawab yang interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk menggali lebih dalam mengenai detail-detail implementasi, serta berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi.

Beberapa peserta bahkan telah berhasil melakukan pemadanan NIK mereka melalui aplikasi DJP Online, menunjukkan bahwa proses transisi ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi wajib pajak, karena menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

Dukungan penuh AKP2I terhadap kebijakan ini mencerminkan keyakinan asosiasi bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan membawa dampak positif bagi sistem perpajakan Indonesia. Dengan menyederhanakan proses administrasi perpajakan, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan transparansi, diharapkan kebijakan ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

 

Sumber : https://pajak.go.id/id/berita/sasar-konsultan-pajak-jaktim-gandeng-akp2i-padankan-data-nik
Kontributor Foto: Yolanda Angelina